pertanian kelapa

"Dengan ekspor kelapa bulat harganya lebih murah, dan negara tujuan sangat diuntungkan karena semua komponen kelapa tersebut bisa mereka manfaatkan," ujar Irawadi saat menjadi narasumber pada acara seminar Perkelapaan Nasional di Hotel Golden View, Selasa (24/10).

Menurutnya, mindset petani harus diubah, dan pemerintah punya tanggungjawab untuk menjadi pelopor dengan menyediakan industri pengolahan kelapa menjadi barang-barang ekonomi tinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan Indonesia dari negara lain dalam industri perkelapaan.

Hal yang sama juga disampaikan mantan Menteri Perindustrian, Fahmi Indris. Ia mengatakan tingginya angka ekspor kelapa mentah justru dimanfaatkan negara pengimpor seperti Korea Selatan dan Cina untuk menghasilkan produk kemasan berbasis kelapa yang kemudian juga di ekspor kembali ke Indonesia.

Menurut Fahmi, setidaknya pemerintah mengekspor kelapa dalam bentuk setengah jadi, sambil menunggu membangun industri berbasis kelapa.
Padahal menurutnya, bila kelapa diolah secara terpadu kelapa akan menjadi produk yang banyak menghasilkan produk turunan di antaranya minyak goreng, obat, kosmetika, briket arang tempurung, nata de coco, dan liquid smoke hingga baju anti peluru.

"Kita sangat miris, produk olahan kelapa membanjiri Indonesia, padahal kelapanya dari Indonesia. Namun petaninya masih saja di bawah garis kemiskinan," ungkap Fahmi Idris saat menyampaikan materinya dalam seminar tersebut.

Sementara itu Ketua Dekindo Kepri, Huzrin Hood mengatakan pemerintah harus membuat regulasi pengembangan industri berbasis kelapa dan melibatkan petani kelapa di daerah yang memiliki potensi kelapa seperti di Natuna.

Dengan regulasi itu akan menciptakan program yang dikembangkan dengan menitikberatkan tumbuhnya industri berbasis rumah tangga sehingga nantinya kelapa dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mensejahterakan petani kelapa.

"Pemerintah harusnya menciptakan program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah dari kelapa, bukan malah membiarkan petani kelapa ekspor kelapa ke luar negeri," ujar pria yang akrab dipanggil Datok.

Selain itu, Dekindo Kepri juga meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastuktur dan transportasi perkebunan kelapa di daerah pesisir karena banyak perkebunan rakyat yang sudah rusak dan tidak dikelola secara baik sehingga produksinya pun tidak berkembang.

"Banyak perkebunan kelapa di daerah pesisir yang terabaikan seperti di Kepri, padahal pada tahun 1963, daerah ini mampu menghasilkan 10ribu ton kelapa," kata dia.

Selain seminar, dalam perayaan hari kelapa International juga dilakukan penanaman pohon kelapa secara simbolis oleh Kementerian Pertanian, Dekindo pusat, Dekindo Kepri, Pemprof, Pemko Batam dan juga BP Batam.

Butuh Suntikan Rp 3 Triliun
Direktur Tanaman Tahunan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Rismansyah Danasyaputra mengatakan sedikitnya 300 ribu hektar perkebunan kelapa di Indonesia mengalami kerusakan dan tidak produktif lagi. Untuk merehabilitasi iui dibutuhkan dana sekitar Rp3 triliun.

"Kita butuh dana sekurangnya Rp3 triliun untuk memperbaiki kebun yang rusak dengan menanam kembali pohon kelapa baru. Dananya bersumber dari APBN," ujar Rismansyah Danasyaputra dalam seminar Perkelapaan Nasional di Hotel Golden View, Selasa (25/10).

Berdasarkan perhitungan sementara, kata Rismansyah, 300 hekter perkebunan kelapa tersebut membutuhkan sedikitnya 40 juta bibit kelapa yang siap tanam.

Sementara waktu yang dibutuhkan selama dua tahun untuk melakukan rehabilitasi. Program ini telah dicanangkan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 mendatang.

Dari laporan yang masuk ke Kementeri Pertanian, sedikitnya 20 persen dari total 3,8 juta hektar kebun kelapa yang ada di Indonesia, umurnya sudah tua dan rusak sehingga tidak lagi mampu berproduksi secara optimal.

"Sejak tahun 2007 kita telah memulai rehabilitasi melalui program perkebunan terpadu," kata Rismansy